BANDUNG, SMARTLIFE.ID – Tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, terutama keluarga korban.
Sebelumnya diketahui, bangunan musala bertingkat 3 lantai itu runtuh pada akhir September 2025 lalu.
Kini, di tengah proses penyelidikan penyebab insiden, wacana perbaikan kembali Ponpes Al Khoziny menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru memantik perdebatan baru.
Baca Juga: Kenali Penyebab Stres, Benarkah Berasal dari Tekanan Eksternal Saja?
Perdebatan soal boleh tidaknya APBN dipakai untuk pembangunan ponpes pun sontak menjadi perbincangan hangat publik dalam beberapa hari terakhir.
Terkait hal itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mengaku belum menerima proposal atau arahan resmi terkait wacana tersebut.
Menkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap perbaikan ponpes yang disinyalir akan memakai APBN itu masih sebatas wacana yang bergulir di ruang publik.
Baca Juga: Penting untuk Ketahui Cara Menjaga Kelembapan Wajah, Berikut Langkah-Langkah yang Bisa Diikuti
“Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN) saya belum terima, saya baru baca di media saja,” ujar Purbaya, dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Usut punya usut, rencana ini pertama kali muncul dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Dody sempat menyebut, pembangunan ulang ponpes dapat menggunakan APBN karena dianggap kondisi darurat.
Baca Juga: Ngaliwet Bersama Presiden: Tradisi Sunda Meriahkan Hari Pangan Sedunia
Tapi langkah tersebut sontak menuai kritik, terutama dari kalangan parlemen yang menyoroti potensi ketimpangan kebijakan dan risiko kecemburuan sosial di antara lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Lantas, bagaimana polemik yang terjadi terkait wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny? Berikut ini ulasan selengkapnya.
Awal Mula Usulan Wacana
Pernyataan Purbaya memperkuat dugaan belum adanya koordinasi lintas kementerian terkait sumber pendanaan pembangunan ulang ponpes Al Khoziny.
Baca Juga: Review Drakor Move to Heaven yang Berhasil Mengangkat Tema Berat dengan 10 Episode
Kendati begitu, Kementerian PU menyebutkan kemungkinan memakai APBN karena sifatnya darurat.
Secara tata kelola, Dony menilai penggunaan dana publik membutuhkan dasar hukum yang jelas serta penilaian teknis dari instansi terkait.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama, cuman kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody Hanggodo kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Baca Juga: PLN Icon Plus Perkuat Jaringan Telekomunikasi untuk Keandalan Kelistrikan di Mandalika
Dody juga menyebut tidak menutup kemungkinan dana dari pihak swasta turut digandeng. Menurutnya, biaya membangun ulang justru lebih efisien dibandingkan renovasi sebagian karena kondisi bangunan yang sudah parah.
Kritik DPR: Harus Hati-Hati dan Adil
Di lain pihak, sikap hati-hati justru datang dari anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya.
Atalia menilai, pemerintah harus benar-benar mengkaji ulang rencana penggunaan APBN agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih.
Baca Juga: Pentingnya Detoks Dopamin (Dopamine Detox) Agar Hidup Tetap Seimbang
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia dalam pernyataannya, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Atalia lantas mengingatkan agar pemerintah menegakkan proses hukum lebih dulu sebelum bicara soal pembangunan ulang.
Politikus Golkar itu menyebut, jika memang terbukti ada unsur kelalaian dalam konstruksi bangunan, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Semangat Hijau dan Digital PLN Icon Plus, Aksi Serentak untuk SDG’s
“Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegas Atalia.
Risiko Saling Cemburu antar Ponpes
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga sempat menyuarakan pandangan serupa.
Dasco menegaskan, ide pembangunan ulang Al Khoziny dengan dana APBN masih belum final dan memerlukan kajian lebih mendalam.
Baca Juga: Cara Mengurangi Penggunaan Gadget Agar Tidak Berdampak Negatif
“Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Oktober 2025.
Menurut Dasco, perhatian terhadap pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya untuk Al Khoziny. Banyak ponpes di berbagai daerah yang juga berisiko ambruk karena usia bangunan tua dan minim perawatan.
Hingga kini, perdebatan penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny masih mencuatkan polemik, terkhusus bagi lembaga pendidikan keagamaan yang dibayangi risiko kecemburuan sosial.*
Baca Juga: PLN Icon Plus Rayakan 25 Tahun Perjalanan dengan Semangat Kebersamaan dan Inovasi
